Antara Quick Count, Survei Elektabilitas, dan Sinkronisasi Data KPU

Tempo hari, saya menerima pesan dari salah seorang kawan. Mempertanyakan perbedaan antara hasil hitung cepat (quick count atau QC) dan Survei Elektabilitas. Kok bisa menjadi beda jauh hasil angkanya. Kasus yang terjadi bukan hanya Pilpres, namun juga soal Pilkada beberapa tahun terakhir seperti di DKI Jakarta maupun Jawa Barat.

Bagi saya, ada perbedaan metodologi menarik di antara keduanya, khususnya di cara dan waktu pengumpulan data. Survei Elektabilitas dilakukan sebelum pemilihan, bahkan bisa jadi jauh sebelum masa tahun politik dimulai. Seperti namanya, tujuan dari survei ini adalah mengukur kecenderungan perubahan preferensi pilihan. Pemilih kemudian dilihat dari sejumlah indikator, mulai dari identitas, asal wilayah, tingkat pendidikan, dan masih banyak lagi.

Belum lagi pemilih itu kemudian digolongkan sebagai pemilih yang telah memutuskan dan mantap atas pilihannya (decided), ada yang belum memutuskan untuk memilih (undecided). Ada juga yang dikenal oleh swing voter (yang bisa berubah-ubah pilihannya sebelum hari H pencoblosan). Ada juga golongan yang dikenal sebagai pemilih pemula atau mereka yang baru pertama kali memilih dalam pemilu.

Selain itu, Survei Elektabilitas bisa dilihat juga dari periode pengambilan datanya. Melalui Survei Elektabilitas, kita bisa memperoleh potensi suara yang didapat, suara yang berpotensi hilang, wilayah mana saja (dan daerah mana saja) yang bisa direbut suaranya, juga perubahan kecenderungan pemilih dari waktu ke waktu

Survei Elektabilitas, bagi saya, rawan dimanipulasi karena biasanya lembaga survei merangkap sebagai Konsultan Politik yang membantu calon tertentu. Asumsi atas “Lembaga Survei” dibayar inilah yang menimbulkan ketidakpercayaan publik, dan kondisi ini didorong pula oleh elit politik yang merasa dirugikan atas hasil Survei Elektabilitas

Sebut saja di Pilkada Jabar ketika elektabilitas Sudrajat masih jauh di bawah Dedy Mizwar. Atau Pilkada DKI Jakarta yang sempat menempatkan AHY di atas Anies Baswedan. Sampai akhirnya dari hasil QC maupun Real Count yang dirilis KPU, semua survei elektabilitas itu dipatahkan. Begitupun di Pemilu kali ini karena PKS berhasil lolos dari ambang batas parlemen versi QC, padahal sebelumnya dianggap sulit lolos versi Survei Elektabilitas.

Fakta-fakta perbedaan itu sebenarnya mudah dijelaskan karena hasil QC diperoleh dari data suara usai penghitunagn suara. Jadi berbeda dengan Survei Elektabilitas yang terjadi sebelum waktu pemilihan, QC mengambil sejumlah TPS sebagai sampel dari populasi keseluruhan TPS. Artinya, datanya asli dan dapat dipertanggungjawabkan dari sisi metode sampai dengan hasilnya

Memang, QC sejatinya dibutuhkan untuk mengawal suara. Karena hasil QC mustahil berbeda jauh dengan hasil real count secara keseluruhan. Selisih antara persentase dalam QC dan Real Count yang sedikit itu biasanya sudah diperhitungkan sebagai margin of error

Lembaga Survei sejatinya berusaha memperlihatkan kualitasnya secara ilmiah melalui hasil QC yang dilakukannya. Dengan kualitas yang terjamin, lembaga-lembaga survei bisa mengajukan diri sebagai Konsultan Politik dengan menawarkan metode Survei Elektabilitas tadi. Dan di sinilah bisnis survei dan dunia politik bergerak-saling bekerja sama. Oleh karena itu, Survei Elektabilitas memang rawan untuk menggiring opini publik. Ada kecenderungan publik akan memilih mereka yang sudah terlihat menang, atau dengan kata lain: memiliki elektabilitas tertinggi.

Survei Elektabilitas juga berpotensi mengubah pilihan karena penggiringan opini yang terdapat dalam hasil laporannya. Misal: calon A lebih kuat di kalangan perkotaan, Calon B lebih didukung oleh kelompok agama tertentu, Calon C dianggap mampu mengatasi masalah birokrasi, Calon D lebih disukai oleh lulusan suatu jenjang pendidikan, dsb. Intinya, mereka yang merasa dekat secara identitas dan isu yang diperjuangkan oleh calon, maka kemungkinan akan melabuhkan pilihannya ke calon tersebut.

Sekali lagi, QC itu dibutuhkan untuk mengawal hasil resmi dari KPU. Apabila hasil dari KPU jauh banget dari hasil QC berbagai lembaga survei yang ada, maka ada dua kemungkinan yang terjadi

  1. Lembaga Survei merilis hasil yang salah karena cacat metodologu atau hasilnya dimanipulasi (ada fabrikasi maupun falsifikasi data); atau
  2. Ada kecurangan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu dan menguntungkan salah satu calon

Untuk kemungkinan pertama, saat ini kondisi yang terjadi adalah seluruh Lembaga Survei menempatkan pasangan nomor urut 01 Joko Widodo – Ma’ruf Amin sebagai pemenang. Kalau semuanya cacat secara metodologi dan/atau memanipulasi data, wah… ini bahaya sih. Ada reputasi lembaga yang dipertaruhkan di sini.

Kemungkinan pertama inilah yang menyebabkan dua lembaga survei, yaitu Jaringan Suara Indonesia (JSI) dan Pusat Studi Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), mendapatkan sanksi struktural oleh Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) pada Pilpres 2014 lalu. Kedua dikeluarkan dari keanggotaan Persepi sekaligus mendapatkan sanksi sosial melalui ketidakpercayaan publik kepada keduanya. Kedua Lembaga Survei ini memang bermasalah karena memenangkan pasangan Prabowo-Hatta 5 tahun yang lalu, ketika sebagian besar Lembaga Survei lain memenangkan Jokowi-JK

Kemungkinan kedua sejatinya dapat dicegah dan ditanggulangi bersama-sama. Ini merupakan kerja kolosal bagi siapapun yang butuh dan peduli atas hasil keputusan KPU ini. Caranya sebenarnya mudah. Cek web resmi KPU. Pantau apakah data digital yang dimasukkan sesuai dengan data manual dari masing-masing TPS. Kritisi ketika terjadi perbedaan dengan cara melaporkan ke KPU, bukan dengan menyebarluaskannya di sosial media.

Selain itu, Awasi juga proses perhitungan dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, hingga Provinsi. Usaha ini tergolong besar, tapi bukan berarti berat bila bisa dikerjakan bersama-sama. Kalau memang tidak sanggup (atau tidak mau), ya sudah, percayakan kepada KPU dan Bawaslu sebagai pihak penyelenggara dari ini semua.

Ah ya,  perlu diketahui, situs (https://infopemilu.kpu.go.id/) maupun (https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/) adalah kanal publikasi KPU terhadap hasil entri dan pindai formulir C1. Artinya, bukan hasil yang dapat menjadi landasan untuk menentukan siapa memperoleh berapa suara. Sebab proses rekapitulasi sejak tingkat TPS, Kecamatan/PPK, Kabupaten/Kota, hingga Provinsi masih terus berjalan hingga sebulan ke depan. Jadi, habiskan energi bukan hanya di sosial media, namun juga mengawal di tingkat Kecamatan hingga tingkat selanjutnya yang lebih tinggi masing-masing

Pada akhirnya, saya berharap masyarakat Indonesia bukan sekadar mempercayai apa-apa yang sesuai keinginannya. Tetapi juga meyakini apa-apa yang merupakan kebenaran dan dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan.

Tidak percaya bahwa jagoannya dalam kompetisi politik menuai kekalahan itu adalah satu sisi. Tapi tidak mempercayai hasil metode ilmiah itu sisi berbeda yang harus dibuktikan letak kesalahannya, bukan dengan meninggikan suara seolah lembaga survei itu tidak ada sedikitpun hikmah padanya

Akhirul Kalam

Wallahu A’lam

Share: