Semalam, istri saya tercinta mengajak saya bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Pertemuan hangat usai hujan membasahi wilayah Jakarta Selatan tersebut berakhir di sebuah sudut kafe Mall daerah Kalibata. Istri saya memesan yakult dengan rasa mangga yang sangat menyegarkan, juga sebotol air mineral untuk membasahi kerongkongan yang sempat mengering usai berbuka. Alunan suara palang kereta mengiringi diskusi kami, mulai dari isu politik, dunia kampus perjuangan, masalah sosial, kabar dari kawan-kawan yang tidak dapat hadir, hingga pandemi yang malu-malu untuk mereda.

Salah satu pemicu diskusi kali ini adalah pernyataan kontroversial dari mereka yang anti vaksinasi. Kenapa orang-orang yang meninggal dunia dan terkonfirmasi COVID-19 atau mengalami gejala mirip COVID-19 itu dicatat dengan kematian akibat/terkait COVID-19, tetapi di sisi lain kita tidak mencatat mereka yang meninggal usai divaksinasi sebagai akibat dari vaksinasi? Mungkin saja orang-orang yang positif COVID-19 dan meninggal dunia itu justru bukan karena COVID-19, tapi karena ada penyakit penyerta alias komorbid yang sudah ia miliki sebelumnya.

Pertanyaannya cukup menarik. Saya menanggapi dengan menekankan bahwa kita kerap mengartikan kematian dengan sesuatu yang monumental, padahal ia sangat terikat dengan waktu. Kematian adalah sebuah kejadian yang momental.

Saya teringat dalam suatu forum, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut cita-cita kemerdekaan sejatinya termaktub dalam pancasila yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Negara ini didirikan, tegasnya, agar seluruh cita-cita kemerdekaan tercapai ketika seluruh sila dapat terpenuhi.

Anies Baswedan kemudian menyebutkan pancasila bahkan UUD 1945 dirumuskan oleh para pendiri bangsa tanpa perlu menyebutkan minoritas dan mayoritas. Alasannya sederhana. Negara ini sejatinya terdiri atas berbagai macam latar belakang. Indonesia adalah negara multi-minority yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Karena itu, Anies Baswedan menekankan bahwa “Alangkah keliru ketika ada yang menyebut Pancasila akan lengkap bila minoritas bisa menjadi presiden. Pancasila itu akan lengkap jika keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa hadir dan dirasakan, tidak peduli siapapun Presidennya”.